(Bontang, 30 November 2017). Pemerintah Kota Bontang melalui Bapelitbang menggelar Sosialisasi Mekanisme Pemuktahiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin pada Kamis (30/11/17).
Bertempat di ruang rapat Bapelitbang acara tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Pembangunan Kota Bontang Emlizar Mochtar, perwakilan Bappeda provinsi, perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Lurah, Forum RT, perwakilan PKK dan Karang Taruna Kota Bontang.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang Zulkifli selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa pemutakhiran ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan pendataan tahun 2018 yang ditargetkan pada bulan Mei 2018 mendatang sudah dapat dilaporkan ke provinsi.
Menurut pendataan tahun 2015 ada 5527 keluarga miskin namun tidak semua memperoleh kartu sejahtera. Oleh karena itu, dengan adanya pemutakhiran data fakir miskin di Kota Bontang diharapkan penyediaan kartu sejahtera dapat disalurkan kepada seluruh KK miskin yang terdata. Selain itu jumlah fakir miskin di Kota Bontang juga akan selalu diperbaharui kedepannya.
Senada, mengawali sambutan Walikota yang dibacakan oleh Emlizar juga menyatakan bahwa Bontang memiliki indeks pembangunan tertinggi di provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa point yang harus digarisbawahi pada acara sosialisasi tersebut. diantaranya yaitu kota Bontang sedang melakukan pemutakhiran data sehingga keluarga miskin yang belum terdata dapat didata sesuai dengan kondisi realnya.
“Kota Bontang merupakan kota yang memiliki indeks pembangunan tertinggi di provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa point yang harus digarisbawahi pada acara sosialisasi hari ini, yakni Kota Bontang sedang melakukan pemutakhiran data sehingga keluarga miskin yang belum terdata diharapkan dapat didata sesuai dengan kondisi realnya.
“Kegiatan ini juga merupakan upaya sinkronisasi data dari tingkat RT sampai ke tingkat nasional, karena program penanganan kemiskinan adalah program terpadu dari pusat hingga ke daerah. Berdasarkan pendataan sebelumnya jumlah keluarga miskin di kota Bontang yang terdata 5527 dan hanya 4429 yang telah menerima kartu KKS sehingga perlu dilakukan upaya terpadu penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
“Diharapkan dengan sosialisasi pemutakhiran ini, keluarga miskin di Kota Bontang dapat menerima kartu KKS secara merata serta dapat dijadikan sebagai titik tolak pemberantasan kemiskinan yang akan menjadikan Kota Bontang menjadi lebih baik,” tutupnya.
PPID Kota Bontang
