(Bontang, 19 Juni 2019 ) – DPRD Bontang menggelar rapat kerja dalam kerangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi umum DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2018. Kegiatan tersebut berdasarkan tugas di Ruang Rapat Sekretaris DPRD Bontang, Senin (17/6) pagi
Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og., bersama Ketua DPRD Bontang Drs. H. Nursalam, datang dan rapat langsung jalannya rapat. Turut hadir pula Sekretaris Daerah drh. H. Agus Amir, bersama Sekwan dan seluruh anggota DPRD.
Fraksi Golongan Karya, Hanura Perjuangan, Gerakan Indonesia Raya, Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera, dan Nasdem menyetujui memberikan pandangannya terhadap pelaporan APBD dari Wali Kota Bontang. Isu yang Perlu Ditanggulangi terkait banjir, Pendidikan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pariwisata.
Terkait masalah banjir, seluruh fraksi menyetujui meminta Walikota melakukan berbagai percepatan. Fraksi Hanura Perjuangan belanja agar dilakukan percepatan belanja kegiatan yang terkait dengan penanggulangannya. Menanggapi soal itu, Neni menjelaskan, melalui dinas teknis yang terkait dilakukan dan terus diupayakan percepatan realisasi belanja pembangunan untuk mengurangi risiko bahaya banjir. Sebagai contoh upaya normalisasi sungai yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Guntung dan terkait kegiatan terkait yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Perihal yang juga ditangani yaitu perampungan Rencana Induk Penanganan Banjir (RIPB).
Dalam sektor Pendidikan, Fraksi Hanura Perjuangan dan Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera perlu pengalokasian yang lebih maksimal ke sektor ini. Diikuti sektor pengentasan kemiskinan, kemenangan, pendidikan, kesehatan, agama.
Tak luput dari pembahasan yaitu PAD. Menurut Fraksi Gerindra dan Nasdem terjadi penurunan. Hal itu menyebabkan fraksi-fraksi lain suara, agar pemerintah lebih bersungguh-sungguh dalam pengelolaan aset dan perusahaan daerah. . Sektor ini disetujui mampu mendongkrak Penghasilan, diberikan neni dan disampaikan dalam banyak peluang. Membuat Fraksi Hanura Perjuangan membutuhkan percepatan perencanaan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA). Dalam tanggapannya, Neni menuturkan bahwa persiapan RIPDA Kota Bontang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pada kesempatan yang sama, lima Fraksi DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkot Bontang. Capaian tersebut terkait laporan keuangan pemkot Bontang tahun 2018 kepada BPK RI. Namun ada hal-hal yang menjadi catatan, yaitu agar rekomendasi yang diberikan BPK RI dijalankan seluruhnya. Ke depan diharapkan agar kesalahan berulang, sebagaimana temuan BPK RI tidak terulang.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra menilai ada kemungkinan kinerja aparatur yang menurun. Penilaian ini berdasarkan fakta bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang belum optimal. Mereka berharap agar perencanaan program dan kegiatan disusun dengan indikator kinerja, sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang diusulkan, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih optimal dan hasil-hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (AF/L)
PPID Kota Bontang
