(Bontang, 12 Maret 2019). Kabar gembira buat seluruh masyarakat Kota Bontang, berdasarkan hasil seleksi Assestment Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, telah meluluskan dan menetapkan Kota Bontang sebagai salah satu dari 25 ( dua puluh lima ) kabupaten/kota terpilih yang akan mendapatkan panduan untuk mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan masterplan smart city dari Kementerian Kominfo RI serta pendampingan berupa fasilitasi aplikasi yang berbasis cloud dalam rangka pelaksanaan implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan salah satu dari 150 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang turut mengikuti kegiatan Assestment Gerakan Menuju 100 Smart City tersebut, sejak 21 hingga 22 Februari 2019 lalu di Gedung TIK Nasional, Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaksanaan Assestment tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Bontang, Drs. Dasuki, M.Si, dan didampingi Kabid. Penyelenggaraan E-Government, Taufiqurrakhman, SH, M.Si, serta Kasi. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government, Wahyu Hermawan, S.Si, M.T.
Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program lintas kementerrian dan instansi, diantaranya Kemkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan yang bertujuan untuk membimbing Kabupaten/Kota menyusun masterplan smart city dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Konteks penyusunan tersebut didasari atas tuntutan kompleksitas masalah yang muncul di perkotaan, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kemacetan, kemiskinan, kriminalitas, bencana alam dan sebagainya. Sehingga melalui Konsep kabupaten/kota “Pintar” diharapkan menjadi jawaban dari beragam permasalahan tersebut, serta memberikan dukungan pada pelayanan dasar bagi masyarakat luas dengan menyesuaikan pada kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga, diharapkan dalam visi pembangunannya akan menciptakan kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi didukung sinergi smart economy, smart people, smart government, smart mobility dan smart living.
Adapun tujuan Assetment, sebagai upaya tim penilai dan penguji yang terdiri dari tim asesor dari Universitas Indonesia (UI), BPPT, Kemkominfo dan Kementrian PUPR untuk melakukan penggalian informasi melalui konfirmasi dari pendalaman isian kuesioner baik dari hasil capaian bidang E-Government maupun terkait implementasi kebijakan/regulasi E-Government, juga dalam melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan smart city mulai dari SDM aparatur perencanaan dan penganggaran aplikasi, kondisi infrastruktur dan suprastruktur smart city serta komitmen dari Kepala Daerah. Disamping itu, hasil Assestment juga selain dapat digunakan sebagai titik ukur untuk pembenahan pengembangan smart city pada Kabupaten/Kota, kedepannya juga untuk mengkonfirmasi tentang kesiapan masyarakat dengan mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kondisi Keuangan Daerah dan Sistem Perencanaan Daerah.
Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kadiskominfo Kota Bontang, Drs. Dasuki, M.Si mengatakan bahwa salah satu fokus Pembangunan smart city, adalah penyediaan bantuan teknis sedikitnya di lima puluh kabupaten/kota di 2018, hingga tercapainya 100 smart city di 2019. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota/Kabupaten yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan aparatur pemerintah kota/Kabupaten yang visioner dan inovatif dalam membangun dan mengelola kota/Kabupaten berkelanjutan, Menyederhanakan proses perizinan dan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota/Kabupaten, Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu dan mudah diakses, Meningkatkan peran aktif swasta, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan pembangunan kota berkelanjutan.
“Dengan Terpilihnya Kota Bontang ini saya harapkan Khususnya Aparatur ASN dan semua yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang ini menjadi lebih terpacu dalam berinovasidan bersemangat dalam mengemban amanah bekerja,” demikian tutupnya.
PPID Kota Bontang
