(Bontang, 28 Februari 2018). Menindaklanjuti hasil Rapat Pembahasan Koordinasi dan percepatan Pengaliran Gas Pelanggan Jaringan Gas (Jargas) Kota Bontang Tahun Anggaran (TA) 2017 tertanggal 27 September 2018 di Kota Bontang, serta Surat Wali Kota Bontang nomor 500/114/SOSEK tanggal 11 Februari 2019 terkait pengelolaan Jaringan Distribusi Gas Bumi di Kota Bontang. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Kota Bontang TA 2017 dan Evaluasi Pembangunan TA 2018, Kamis (28/2) kemarin.
Digelar di Hotel Bintang Sintuk, Jl. Urea, Lok Tuan, Bontang Utara, rakor tersebut bertujuan untuk mengkoordinasi progress penyelesaian kendala pembangunan 8.000 Sambungan Rumah (SR) TA 2017, serta evaluasi pembangunan 5.005 SR TA 2018.
Membuka Rakor, Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, menyambut baik respon Kemenko Bidang Kemaritiman yang sigap mencari masukan dan solusi terkait permasalahan yang terdapat pada pembangunan dan pendistribusian Jargas di Kota Bontang.
“Sampai saat ini pun saya masih menerima sms terkait jargas ini. Pertemuan ini ingin mencari solusi atas permasalahan Jargas,” tegas Neni.
Ia pun berharap agar setiap pihak terkait dapat saling mendukung dalam penyelesaian persoalan Jargas Bontang agar menghasilkan titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional, Kemenko Maritim, Amalyos Chaniago, menyatakan bahwa pihaknya menyadari urgensi masalah pada pembangunan dan pendistribusian Jargas ini. Sehingga, dirinya berharap Rakor ini dapat menghasilkan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami yakin koordinasi adalah kunci penyelesaian masalah kita. Dengan itu diharapkan nanti ada penyelesaian yang komprehensif. Sehingga terjadi percepatan dalam pengaliran gas, khususnya di Kota Bontang,” jelas Amalyos.
“Kami menemukan persoalan Jargas ini tidak hanya terjadi di Bontang. Ada beberapa kota lain yang mengalami hal serupa. Sehingga diharapkan kota-kota lain yang hadir dapat pula saling memberi masukan, sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya,” lanjutnya.
Tampak hadir dalam Rakor ini, perwakilan Kementerian ESDM, Pemkot Prabumulih, Palembang, Samarinda, perwakilan Bapelitbang Kota Bontang, beberapa perwakilan BUMD, dan unsur Forkopimda. (AF/AG)
PPID Kota Bontang
