Maritim-Kaltim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional Amalyos melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) mengenai penyelesaian kendala pembangunan jaringan distribusi gas (jargas) bumi di Kota Bontang T.A 2017 serta evaluasi pembangunan T.A 2018 di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Kamis (28/02). Rakor ini terkait target pemerintah dalam pembangunan 4,7 juta jargas sambungan rumah tangga (SR) pada tahun 2025.
“Kita mengadakan rakor ini sebagai upaya menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam pembangunan jargas guna mencapai 4,7 juta jargas SR pada tahun 2025 sesuai target Jargas Dalam RUEN (Perpres 22 tahun 2017),” kata Asdep Amalyos di lokasi.
Asdep Amalyos memaparkan, pada tahun 2017 tercatat sudah terpasang jargas sekitar 235.925 SR dan tahun 2018 tercatat sekitar 324.115 SR. Hal ini diupayakan semakin meningkat dari tahun ke tahun, mengingat beban subsidi yg sangat besar harus ditanggung oleh pemerintah jika terus-menerus menggunakan gas tabung/ LPG.
“Kami berharap agar pemasangan jargas ini terus meningkat. Diketahui sejak tahun 2001-2007, Indonesia telah mengimpor LPG dengan total nilai mencapai USD 19 Milyar, yang jika dibahas anggaran ini sungguh luar biasa. Ini menjadi concern Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” jelasnya.
Asdep Amalyos menjelaskan bahwa pihaknya berharap dengan sumber daya alam yang dimilki oleh bangsa Indonesia saat ini khususnya gas, untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai modal bagi pembangunan nasional, tidak hanya sebagai komoditas semata, sehingga diharapkan nantinya mempunyai nilai tambah dan memberikan kontribusi dalam penerimaan negara dari sektor energi dan ada multiplier effect yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Salah satunya pengembangan jargas di Kota Bontang yang harus diperhatikan. Memamg benar bahwa kami telah menerima laporan dari Walikota Bontang mengenai adanya kendala dalam pembangunan jargas oleh PT. Torindo Utama Sakti, di mana pada tahun 2017 sesuai target pembangunan sebesar 8000 SR, namun yang beroperasi baru 600 SR. Langkah awal yang telah dilaksanakan, kami berinisiatif mengambil membicarakan permasalahan tersebut dengan K/L serta pihak-pihak terkait. Selanjutnya kami harapkan apa yang sudah disepakati sebelumnya ada komitmen para pihak untuk penyelesaian atas masalah yang ada secara komperehensif serta apa-apa yang sudah disepakati, dapat mendorong upaya percepatan permbangunan jargas di Kota Bontang ini,” pungkasnya.
Agar terjadi percepatan tersebut, lanjut Asdep Amalyos, pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan jargas secara nasional yaitu Perpres 6 Tahun 2019 mengenai kebijakan yang mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelangggan kecil.
Di lokasi yang sama, hadir pula Walikota Bontang Neni Moerniaeni. Walikota Neni berharap pertemuan bisa memberikan solusi, di mana dirinya menargetkan tahun 2020 di seluruh Bontang sudah tersedia pipa induk untuk jargas tersebut.
“Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bisa memberikan solusi, karena kalau bisa saya sampaikan, bahwa di Kota Bontang ini dengan proyek jargas 8000 SR untuk 11 kelurahan sangat bermasalah sekali. Ini kami berulang kali didemo ini itu. Kami berharap segera terselesaikan, karena ini ada tanggungjawab, ada solusinya. Kita tidak mau permasalahan ini menjadi melebar, kita mau permasalahan ini segera selesai,” jelasnya.
“Bontang 2020 nanti insya allah semua rumah tangga saya katakan hampir 18.000 itu akan dipasang jargas. Kita tinggal 1 di Kelurahan Bontang Lestari yang tidak punya pipa induk, sedangkan 14 kelurahan lain sudah punya. Semoga dengan pertemuan ini, semua yang diharapkan dapat dilaksanakan,” pungkas Walikota Neni. (Sumber: Kemenko Bidang Kemaaritiman)
PPID Kota Bontang
