(Bontang, 14 November 2017). Untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M) menggelar Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Bontang pada Selasa (14/11/17) pagi.
Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota, Jalan Awang Long Nomor 1, turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas DSP3M, perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Camat, Lurah, Catur Udi Handayani, SH dan Reni Murni, CMHA, CBA, CHt,C.NPL.C, MA selaku narasumber, tamu undangan dan peserta.
Dalam laporan ketua panitia, Abdu Safa Muha menyatakan bahwa pelatihan diikuti oleh 20 peserta dari P2TP2A Kota Bontang, Kecamatan dan Sekolahan. Pelatihan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
Lebih lanjut, Abdu Safa Muha menuturkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk melatih masyarakat agar mampu menjadi konsultan dan pendamping pada perempuan dan anak korban kekerasan.
Diakhir laporannya, Beliau menegaskan lebih baik mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan daripada mengobati, sebagaimana komitmen Kota Bontang untuk menjadikan Bontang sebagai Kota Layak Anak.
Senada dengan sambutan Walikota Bontang yang dibacakan oleh Reza Pahlevi selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum menyatakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bontang terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, maka pemerintah Kota Bontang telah membuat Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
Selain itu, juga dibentuk beberapa organisasi dan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak seperti : P2TP2A Tingkat Kota, Kecamatan, 3PANG Laut, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
“Perlu diketahui, bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah data yang teridentifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat yakni, sebanyak 84 kasus pada tahun 2014, 103 kasus pada tahun 2015, 105 kasus pada tahun 2016 dan pada semester pertama tahun ini terdapat sebanyak 50 kasus,” tutur Reza.
Diakhir sambutan tersebut, Beliau mengharapkan agar Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat terus mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang. Dengan diakomodirnya kegiatan tersebut, pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan lebih optimal.
PPID Kota Bontang
